Kelas Semester Genap TA 2025-2026
Karawang, wartacana.com – Wilayah pesisir utara Karawang kembali menggeliat pasca diterpa isu tumpahan minyak Pertamina beberapa tahun lalu. Sejumlah destinasi wisata pantai mulai menarik perhatian publik, terutama Pantai Sedari dan Pantai Pulau Putri.
Popularitas keduanya meningkat pesat berkat media sosial dan tingginya kunjungan wisatawan saat musim liburan. Di balik perkembangan tersebut, masih terdapat berbagai persoalan tata kelola yang menjadi tantangan bagi keberlanjutan wisata pesisir di Karawang.
Pantai Sedari yang berada di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, merupakan salah satu destinasi wisata pesisir yang telah memiliki sistem pengelolaan yang relatif jelas. Wisata ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan dukungan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Keberadaan infrastruktur jalan sejak beberapa tahun terakhir turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, terutama nelayan dan pelaku usaha kecil di sekitar pantai. Pengelola menetapkan tarif masuk sebesar Rp10.000 per orang, dengan biaya tambahan untuk kendaraan bermotor dan mobil.
Pendapatan dari sektor wisata dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari operasional kebersihan, pemeliharaan fasilitas, hingga program sosial desa seperti penyediaan ambulans dan bantuan bagi warga.
Selain itu, Pantai Sedari telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Karawang dan turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, tantangan terbesar yang dihadapi bukan berasal dari aspek kelembagaan, melainkan faktor lingkungan.
Abrasi pantai terus terjadi setiap tahun dan menyebabkan kerusakan pada berbagai fasilitas wisata seperti gazebo, taman, dan area parkir. Pengelola mengaku harus berulang kali melakukan pembangunan ulang akibat terkikisnya garis pantai.
“Karena pantai sedari itu riskan dengan abrasi, satu tahun hampir tiga kali terkna abrasi. Makanya sekarang juga akses jalan makin kecil. Ketika sudah kita tata pantai dengan rapi datang abrasi kan hancur lagi. Waktu dulu pernah menata gazebo dan bikin spot-spot foto. Sudah rapi tapi datang abrasi ya… harus mulai dari nol lagi.” ucap Pak Yudi Anggota POKDARWIS (17/04/2026)
Hingga kini, permohonan pembangunan turap atau penahan abrasi yang diajukan kepada pemerintah daerah belum terealisasi. Selain abrasi, Pantai Sedari juga menghadapi persoalan sampah kiriman dari sejumlah sungai yang bermuara ke kawasan pesisir.
“Tapi di sisi lain, karena pantai itu cukupnya alam, kadang kita secara tidak tahu datang kiriman sampah dari tengah. Kayak dulu pernah, besok mau tahun baru, hari ini kita dapat kiriman sampah. Hari ini kita dapat kiriman sampah dari tengah. Padahal sudah bersih, semua bibir pantai penduduk sampah.” ucap Pak Yudi Anggota POKDARWIS (17/04/2026)
Berbeda dengan Sedari, Pantai Pulau Putri merupakan destinasi wisata yang berkembang relatif baru. Sejak mulai dikenal luas sekitar tahun 2022, jumlah pengunjung meningkat secara signifikan hingga mencapai ribuan orang saat musim liburan.
Pengembangan kawasan ini bermula dari inisiatif masyarakat dan Karang Taruna setempat yang kemudian melibatkan pemerintah desa dalam pengelolaannya melalui BUMDes. Sistem tiket yang diterapkan menggunakan tarif kendaraan, yaitu Rp20.000 untuk sepeda motor dan Rp50.000 untuk mobil.
Pada masa puncak kunjungan seperti Lebaran, jumlah wisatawan dapat mencapai lebih dari 2.000 kendaraan roda dua per hari dengan pendapatan puluhan juta rupiah. Pendapatan tersebut digunakan untuk operasional, pembangunan akses jalan, serta pembagian kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata.
“Anggarannya itu dari tiket ini ya kita keluarkan lagi. Dari untuk namanya masyarakat, apakah dia butuh terjembatan apa kita dorong, apakah dari kerusakan ini aset jalan, gitu. Bahkan sampai anak yatim, itu disisikan.” ucap Pak Gantung Pengelola Pantai Pulau Putri (18/05/2026)
Namun, perkembangan pesat tersebut belum diimbangi dengan kepastian hukum yang memadai. Hingga saat ini Pantai Pulau Putri belum memiliki PKS resmi dengan pemerintah daerah.
Selain itu, status lahan di sekitar akses menuju pantai masih belum sepenuhnya jelas karena sebagian merupakan lahan tambak milik warga. Kondisi ini membuat pemerintah daerah belum dapat melakukan intervensi lebih jauh dalam pengembangan kawasan wisata tersebut.
“Pulau Putri belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS). Tapi saya senang dengan teman-teman di Pulau Putri karena mereka sudah inisiatif sendiri melakukan profit sharing dengan pemilik tambak, membangun jalan sendiri dari hasil itu, dan membuat gerbang. Selama belum ada PKS dan status lahannya belum jelas, kita belum bisa masuk lebih jauh lagi” ucap Asep Supriadi selaku Ketua Tim Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten (20/05/2026).
Permasalahan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur. Jalan menuju lokasi masih sempit dan harus melewati jembatan bambu yang hanya dapat dilalui satu kendaraan dalam satu waktu.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi pengunjung, terutama saat jumlah wisatawan meningkat. Pengelolaan sampah juga masih dilakukan secara sederhana, di mana masing-masing warung bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan, sementara pengelola hanya menangani sampah kiriman dari laut.
“Sampah yang ada disekitaran warung itu tanggung jawab warung sendiri, dibakar sama yang punya warung. Ya kalau yang di laut itu tanggung jawab pengelola” ucap Pak Gantung selaku Humas BUMDes90 Segarjaya (18/04/2026)
Dinas Pariwisata Kabupaten Karawang menegaskan bahwa pengembangan destinasi wisata pantai harus mengacu pada berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai aturan tata ruang wilayah dan perencanaan pariwisata daerah.
Menurut Dinas Pariwisata Asep Supriadi selaku Ketua Tim Lembaga dan Kemitraan, baik Pantai Sedari maupun Pantai Pulau Putri telah masuk dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA) Karawang tahun 2016 dan telah memiliki master plan pengembangan.
“Sudah masuk RIPARDA, termasuk tentang pengelolaan perzonanya. Sekarang kita sudah membuat zona-zona, ada zona alam dan zona wisata industri, khususnya untuk wilayah pesisir pantai. Rencananya tata kelolanya akan dibuat secara terintegrasi karena semua pantai adanya di utara. Master plan Sedari itu memang kita yang membuatkan, dari Dinas Pariwisata, sebelum masa efisiensi. Sedari pun sudah banyak mendapat intervensi dari dinas-dinas lain, bukan hanya Dinas Pariwisata. Untuk Pulau Putri, master plannya juga kita yang buat. Sekarang akses jalannya sudah lebih baik, dulu sangat sulit karena hanya lewat tambak dengan jalan kecil.” ucapnya saat diwawancarai (20/05/2026)
Namun, implementasi berbagai rencana tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran, legalitas lahan, dan koordinasi antarinstansi.
Untuk Pantai Pulau Putri, pemerintah daerah mulai memberikan pendampingan melalui pembentukan Pokdarwis, pelatihan pengelolaan wisata, studi banding, serta sosialisasi konsep Sapta Pesona.
Sementara itu, Pantai Sedari dinilai sebagai salah satu destinasi yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Kabupaten Karawang. Meski demikian, Dinas Pariwisata menegaskan bahwa perannya lebih sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan pengelola dengan instansi terkait, bukan sebagai pelaksana langsung pembangunan infrastruktur.
Pantai Sedari dan Pantai Pulau Putri memperlihatkan dua kondisi berbeda dalam pengelolaan wisata pesisir di Karawang. Pantai Sedari telah memiliki kelembagaan yang lebih matang dan kontribusi nyata terhadap daerah, tetapi masih menghadapi ancaman abrasi yang belum tertangani secara optimal. Sementara itu, Pantai Pulau Putri menunjukkan pertumbuhan wisata yang sangat cepat berkat partisipasi masyarakat, namun masih terkendala aspek legalitas dan infrastruktur dasar.
Kedua destinasi tersebut menunjukkan bahwa potensi wisata pantai Karawang sangat besar. Namun, keberhasilan pengembangan wisata tidak hanya ditentukan oleh tingginya jumlah pengunjung, melainkan juga oleh kualitas tata kelola, kepastian hukum, pengelolaan lingkungan, ketersediaan infrastruktur, serta sinergi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat. Tanpa penyelesaian persoalan-persoalan tersebut, potensi wisata yang besar berisiko tidak berkembang secara berkelanjutan.
Penulis: Yuni Susanti, Alethea Theresia Rumiris Sinaga, Amelia Wahyuningtyas
